PTUN Cabut Ijin Reklamasi, Fadli: Kita Harus Hargai

Senin, 20 Maret 2017 | 14:31
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

INDOPOS.CO.ID - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, dikabulkannya gugatan warga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan mencabut izin reklamasi Pulau I, F, dan K, menunjukan ada yang salah dalam pengerjaan proyek tersebut.

"Jadi harus dihentikan," kata Fadli Zon kepada wartawan, di Jakarta, Senin (20/3).

Kalau dilihat dari proses dan prosedur, menurut Fadli, banyak aturan main yang tidak diikuti, sehingga menimbulkan masalah bagi nelayan.

Pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo menurutnya harus menjalankan perintah pengadilan, meskipun ada upaya hukum lain.  

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Luhut Binsar Panjaitan adalah salah satu pihak yang paling getol ingin proyek itu diteruskan. Dimintai tanggapannya apakah Presiden Joko Widodo akan menentang ataukah kalah dan mengikuti kemauan Luhut, Fadli enggan menanggapi lebih jauh.

"Kita lihat saja sampai mana," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.

Namun yang pasti, kata Fadli, dari awal proyek tersebut sudah ada pelanggaran dan masalah seperti izin Amdal, peruntukannya dan regulasi-regulaai lain termasuk stakeholder, dalam hal ini nelayan.

"Ya pokoknya keputusan PTUN harus dihargai karena negara ini adalah negara hukum. Kita lihat persoalan ini menyita perhatian publik yang tinggi. Kalau pemrtintah tidak berpihak kepada masyarakat, ya tentu dilihat bahwa pemerintah berpihak pada kepentingan orang tertentu, dalam hal ini pengembang," tukasnya. (JPG)

Editor : Ali Rahman
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%