Adendum Pengelolaan TPST Bantar Gebang Kembali Dilakukan

Kamis, 20 April 2017 | 15:05
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
DIKELOLA: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang sudah semakin sesak menampung sampah Jakarta dan Bekasi. Foto: istimewa

INDOPOS.CO.ID - Adendum perjanjian kerja sama pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kembali dilakukan. Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, salah satu poin dalam adendum ini mengenai bantuan keuangan untuk pembangunan sumur artesis. 

Semula pembangunan sumur tersebut dikerjakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI dengan anggaran kurang lebih Rp 25 miliar melalui dana APBD Perubahan tahun 2016. Kendati begitu, dalam perkembangannya, Pemkot Bekasi melihat pembangunan sumur artesis tersebut lebih efisien dan efektif dilaksanakan PDAM Bekasi melalui dana penyertaan modal.

"Sesuai kebutuhan bersama perjanjian kerja sama tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir pada tanggal 26 Oktober 2016 dan kini dilakukan adendum kembali," ujar Premi, kemarin (19/4).

Pada sisi lain, Walikota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan, adendum perjanjian kerja sama ini dilakukan karena diperlukan perubahan beberapa dokumen agar pembangunan sumur artesis bisa dilakukan PDAM Bekasi. "Adendum ini kami yang usulkan. Karena akan lebih cepat jika dikerjakan PDAM kami. Selain itu pencatatan asetnya juga lebih baik," ujarnya.

Pembangunan sumur artesis ini sendiri merupakan salah satu kewajiban dari Pemprov DKI terhadap Kota Bekasi. Sumur tersebut nantinya bisa mengalirkan air bersih ke tiga kelurahan di Kecamatan Bantar Gebang, yakni Kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Ciketing Udik dan Kelurahan Cikiwul.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan, komunikasi antara pihaknya dengan Pemkot Bekasi sejauh ini sangat baik. "Kami senang punya partner yang begitu cepat responnya. Jadi bisa langsung ambil tindakan," tandasnya.

Sementara itu, Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) di dalam kota dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang dinilai bisa menjadi salah satu langkah mengatasi masalah sampah di DKI Jakarta. Untuk di Bantar Gebang, bisa difungsikan sebagai ITF regional.

"Kalau di dalam kota sudah beroperasi, sebagian besar sampah akan teratasi. Bisa saja Bantar Gebang difungsikan sebagai ITF regional, tidak hanya menerima sampah dari DKI," ujar Isnawa Adji, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Sedangkan Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Ali Maulana Hakim menjelaskan, saat ini pihaknya sudah mempersiapkan pembangunan lima unit ITF di dalam kota. Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta pun sedang mengkaji sistem pembangunan ITF tersebut.

"Kemungkinan, teknologi, lahan dan dananya melalui investasi. Saat ini masih dimatangkan di BPPBJ polanya seperti apa," ucapnya.

Menurut Ali, nantinya pihak investor bebas menentukan lokasi pembangunan. Dari sejumlah lokasi, kawasan industri di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur yang paling memungkinkan.

"Pengumuman pendaftaran di bulan depan, April atau Mei. Tahun ini proses seleksi selesai, akhir tahun sudah groundbreaking," tandasnya. (wok)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%