KPK Awasi Penyelenggaraan Pajak DKI Jakarta

Kamis, 18 Mei 2017 | 19:49
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Perwakilan KPK RI dari Bagian Kedeputian Bidang Pencegahan, Eva Kartika.
INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menaruh perhatian serius, terhadap penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai Ibukota negara, Jakarta diharapkan menjadi contoh yang baik bagi daerah lainnya di Indonesia. Terlebih, dengan target pajak mencapai Rp 35 triliun di 2017 ini, diharapkan tidak ada oknum pegawai pajak yang terlibat pungutan liar atau korupsi.
 
Perwakilan KPK RI dari Bagian Kedeputian Bidang Pencegahan, Eva Kartika, mengatakan seluruh pegawai pajak dan retribusi daerah diharapkan menyamakan pola pikir, bahwa sebagai pegawai pajak mereka tidak semata-mata memungut uang pajak dari masyarakat saja. 
 
Namun, mereka juga harus berpikir bahwa uang yang dipungut tersebut wajib dikembalikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang bertujuan mensejahterakan seluruh rakyat. "Jadi dengan kesadaran akan tanggungjawab yang besar untuk ikut mensejahterakan rakyat, seluruh pegawai pajak diharapkan tidak akan mau lagi terlibat pungutan liar atau korupsi," ujarnya, di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat, Kamis (18/5).
 
Eva juga mengingatkan, agar para pegawai pajak di DKI Jakarta tidak meniru mantan pegawai pajak yang menjadi koruptor, Gayus Tambunan. Karena tindakan yang bersangkutan sangat merugikan negara dan masyarakat luas. "Jangan sampai kasus korupsi pajak terjadi di Jakarta," katanya.
 
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Edi Sumantri, menegaskan tidak akan memberi ruang bagi praktik korupsi atau pungli di instansinya. 
 
"Kami tidak mau ada lagi pegawai BPRD terlibat pungli, jadi peperangan terhadap prakti itu terus kami gelorakan, dengan melibatkan KPK dan Kepolisian," tegas Edi Sumantri.
 
Diungkapkan Edi, Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPRD bekerja melakukan fungsi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dalam menjalankan pekerjaannya, pegawai otomatis berhubungan dengan uang serta melakukan pelayanan kepada masyarakat atau Wajib Pajak yang berhubungan dengan kepentingan dan keuntungan tertentu, sehingga petugas sangat rawan melakukan pungutan liar karena urusan kepentingan diri sendiri maupun orang lain. "Jika tidak dilakukan pengawasan secara ketat, penyimpangan akan terjadi sehingga merugikan negara dan masyarakat," katanya.
 
Untuk itu, kata Edi, pihaknya bersama Inspektorat dan KPK serta Polti tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) di lingkungan BPRD apabila terbukti melakukan praktik pungutan liar dilingkup pekerjaannya dan akan melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan jika dianggap perlu akan diteruskan ke proses hukum yang berlaku. "Jadi jangan pernah coba-coba dengan pungli," ketusnya.
 
Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Zainal, mengungkapkan, dengan tingkat kesejahteraan yang sudah baik, ditambah dengan prosedur kerja yang jelas dan pengawasan yang melekat selama ini dilakukan, serta dibarengi kesadaran masyarakat yang kuat dan kritis di masa sekarang, semestinya tindakan Pungutan Liar ini tidak terjadi lagi. Para pegawai harusnya sadar, karena banyaknya aturan dan pengawasan yang ada terlebih tindakan Pungli adalah tindakan tercela dan merupakan perbuatan dosa karena tindakan menyogok dan menerima sogok dilarang oleh Agama. 
 
"Saya meminta kepada seluruh jajaran BPRD untuk dapat berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dengan tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Siapapun melanggar siap menghadapi konsekuensinya. Laporkan kalau ada yang melakukan Pungli.
 
Didalam bekerja seluruh pegawai harus bersikap transparan atau jelas, jujur, obyektif, akuntabel, bertanggung jawab dan menjunjung integritas dan menghindari pertentangan kepentingan pribadi (conflict of interest) didalam melaksanakan tugas," tandasnya. (wok)
Editor : Ali Rahman
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%