Soal Unjuk Rasa, Ini Kata SP JICT

Jumat, 19 Mei 2017 | 10:30
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
ILUSTRASI

INDOPOS.CO.ID-Serikat Pekerja  Jakarta International Container (SP JICT) menyatakan kegiatan aksi unjuk rasa maupun demontrasi yang beberapa kali dilakukan  bukan untuk mengganggu objek vital nasional.

Menurut Ketua Umum SP JICT, Nova Sofyan Hakim, selama ini aksi penyampaian pendapat yang dikemukakan  berlatar belakang dalam rangka membela aset nasional.

"Dan penyampaian aspirasi tersebut juga dilindungi oleh UU 13/2003 dan UU no 9/1998 serta konstitusi UUD 1945. Jadi jangan kambinghitamkan aksi kami sebagai upaya mengganggu objek vital nasional seperti pelabuhan," ujar Nova, Kamis kemarin (18/5). "Apalagi saat ini belum ada SK Menteri Perhubungan yang menetapkan JICT sebagai objek vital nasional sesuai Kepres No. 63 tahun 2004,” imbuhnya.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum SP JICT, Nova Sofyan Hakim, menanggapi beredarnya informasi yang dinilainya  menyudutkan SP JICT yang kerap melakukan aksi unjuk rasa di Pelabuhan Tanjung  Priok.

Dalam informasi yang beredar itu disebutkan, SP JICT pada awal Mei 2017 kembali demo dan mengancam melakukan mogok kerja pada 15-20 Mei.

Aksi demo ini dilakukan setelah direksi JICT menolak tuntutan SP untuk menaikkan kesejahteraan sebesar US 6,9 juta atau lebih dari Rp 100 miliar.  Seperti tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama  (PKB) 2016-2018 yang disodorkan SP ke manajemen  JICT.                       

Direksi juga menolak keinginan SP agar dana Program Tabungan Investasi (PTI) tahun 2016 dibayarkan. Pasalnya, SP JICT tidak mampu mencapai target kinerja minimal yang menjadi syarat pembayaran dana PTI. Apalagi, SP JICT juga dinilai ingkar janji lantaran menolak untuk dilakukannya audit dana PTI yang telah dibayarkan sejak 2010 sebesar USD 11 juta.

Sementara terkait dengan bonus kinerja 2016, direksi bersedia memenuhi keinginan SP JICT yang meminta bonus tahunan 2016 lsebesar 7,8 persen dari keuntungan sebelum pajak sesuai PKB. Namun SP meminta angka lebih besar.

“Sebaiknya ekses dari penolakan pekerja terhadap perpanjangan kontrak JICT jangan dipolitisasi dengan pengamanan objek vital nasional,” ujar Nova.

Menurutnya, terdapat dugaan pelanggaran Undang Undang  dan kerugian negara dalam perpanjangan kontrak JICT.  "Justru stakeholders pelabuhan harus jernih melihat masalah dan jangan sampai terkesan dikooptasi kepentingan asing," pungkasnya.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan menindak tegas berbagai upaya yang dapat menganggu kegiatan ekonomi di obyek-obyek vital seperti pelabuhan. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran dengan nomor UM.003/38/19/DJPL-17 tertanggal 15 Mei 2017 tentang Peningkatan Pengawasan dan Penjagaan Dalam Rangka Pengamanan Objek Vital Nasional di pelabuhan. (dai)

 

Editor : Wahyu Sakti Awan
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%