Pelayanan Tak maksimal, Nyawa Pasien Melayang

Gubernur dan Dinkes DKI Harus Bertanggungjawab

Senin, 11 September 2017 | 13:30
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Sungguh ironis mendengar kabar meninggalnya pasien lantaran kelalaian pihak rumah sakit (RS) dalam mengutamakan fungsi sosial menyelamatkan jiwa pasien. Masih banyak RS, terlebih RS swasta yang lebih mengedepankan keuntungan semata karena terjebak pada paradigma industri jasa kesehatan dimana pasien adalah pasar jasa kesehatan yang mereka tawarkan.

Ibu Kota DKI Jakarta yang menggadang-gadang pelayanan optimal melalui Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH) masih jauh dari harapan warga dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, nyaman dan aman, serta lebih mengutamakan kemanusiaan ketimbang uang.

Dalam 3 bulan terakhir ini saja pelayanan kesehatan RS di DKI telah memakan korban sebanyak 3 orang warga DKI yang  harus melayang  nyawanya karena kurang optimalnya pelayanan kesehatan di DKI dalam melayani warga DKI yang menderita sakit parah. Hal ini disampaikan oleh Agung Nugroho, ketua Nasional Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), terkait meninggalnya bayi berusia 4 bulan di RS Mitra Keluarga Kalideres.

Menurut Agung, wafatnya bayi berusia 4 bulan dari pasangan suami istri warga kalideres ini menambah daftar warga DKI yang harus meregang nyawanya di RS. “Pertama saat malam takbiran, Sabtu 24 Juni 2017, Kusnadi warga Cengkareng Jakarta Barat, menghembuskan nafas terakhirnya setelah keluarga korban kesulitan mendapatkan ruang isolasi untuk Kusnadi. Parahnya, kepala dinas(kadis) kesehatan DKI yang dilaporkan ada warga yang kesulitan mendapatkan ruang Isolasi lambat merespon, sekalinya merespon malah dibilang pasien tidak gawat kondisinya. Padahal saat  itu pasien dalam kondisi kritis dan nafasnya sudah satu satu” ujar Agung, Minggu (10/9). 

Agung juga menambahkan bahwa kasus Kusnadi ini juga sudah dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur DKI, Djarot Syaifullah Hidayat. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari gubernur DKI tersebut.

“Kasus kedua adalah pada Sabtu 12 Agustus 2017 yang terjadi pada warga Cengkareng Timur Jakarta Barat bernama Khasanah. Pasien ini dipersulit berjam jam oleh RS tempat dia dirawat hanya untuk mendapat ruang ICU. Awalnya RS mengatakan ICU penuh, anehnya ketika kondisi pasien makin kritis baru pihak RS memasukan ke ruang ICU. Sayangnya sudah terlambat, baru masuk beberapa menit, Khasanah menghembuskan nafas terakhirnya” kata Agung.

Menurut Agung, kasus Khasanah ini juga sudah dilaporkan ke Dinkes DKI. Namun lagi-lagi pejabat Dinkes DKI lamban merespon hingga akhirnya nyawa Khasanah tidak dapat tertolong. “ketiga kasus yang saat ini sedang ramai di media, yaitu kasus bayi Deborah, 4 bulan, yang juga harus meregang nyawanya karena tidak bisa mengakses ruang perawatan khusus bayi atau PICU, dimana RS tempat Deborah berobat menolak memberikan pelayanan PICU hanya karena tidak ada uang Dp sebesar Rp 11 juta” jelas Agung.

Agung sangat menyesalkan seringnya terjadi kasus seperti itu. Rumah sakit selalu mempersulit pasien mendapatkan haknya mengakses fasilitas kesehatan  demi kesembuhan penyakitnya. 

“RS sudah kehilangan fungsi sosialnya dan lebih mengutamakan uang ketimbang rasa kemanusiaan menyelamatkan nyawa pasien. Pemerintah DKI dalam hal ini gubernur dan Dinkes yang paling bertanggungjawab terhadap kasus matinya pasien di RS” tegas Agung.

Agung menambahkan bahwa rentetan kasus diatas jelas merupakan bukti bahwa pelayanan kesehatan di DKI masih belum berpihak kepada rakyat terutama rakyat kecil. Agung menilai, gubernur dan Dinkes DKI sepertinya terlihat setengah hati dalam hal mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RS. Ini bisa dilihat dari terus berulangnya  kasus-kasus  seperti diatas yang setiap tahun mewarnai awan mendung dunia kesehatan di DKI.

Agung menambahkan, rentetan kasus diatas jelas merupakan bukti bahwa pelayanan kesehatan di DKI masih belum berpihak kepada rakyat terutama rakyat kecil. Agung menilai, gubernur dan Dinkes DKI sepertinya terlihat setengah hati dalam hal mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RS. Ini bisa dilihat dari terus berulangnya  kasus-kasus  seperti diatas yang setiap tahun mewarnai awan mendung dunia ke sehatan di DKI.

“Apalagi jika kita melihat cara penanganan kasus yang dilakukan oleh gubernur dan dinas kesehatan DKI, masih seperti petugas pemadam kebakaran yang baru repot ketika ada api berkobar digedung atau rumah, dan ketika api padam kembali duduk  tenang, menanti kobaran api selanjutnya datang.” kesal Agung.

Gubernur dan Dinkes DKI seakan-akan tak bertaji menghadapi buruknya pelayanan kesehatan. Padahal dalam UU Rumah Sakit Bab IV Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 6 poin C telah diberikan wewenang untuk menegakan Fungsi Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap rumah sakit.

“Pak Djarot jangan meleng terus terhadap pelayanan di RS, karena Dinas Kesehatan yang dibawah kepemimpinannya dipimpin oleh kepala dinas saat ini terlalu acuh terhadap laporan warga yang kesulitan di RS. Tidak seperti kepemimpinan dinkes sebelumnya yang  tegas dan cepat dalam merespon keluhan warga terhadap pelayanan di RS” tegas Agung.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut rumah sakit wajib memberi pertolongan pada siapapun. Ia juga menyayangkan, kasus bayi Tiara Debora Simanjorang (4 bulan) yang meninggal dunia karena diduga terlambat mendapat pertolongan dari RS Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat. 

"Rumah sakit itu harus, wajib memberikan pertolongan secara maksimal kepada siapapun juga. Itu skala prioritas. Itu kode etik dari dokter dan rumah sakit. Makanya kita lihat dulu, bener nggak dia tidak memberikan perawatan yang semestinya sesuai standar kedokteran dan perawatan rumah sakit," ucap Djarot.

Djarot mengatakan, bila urusan itu telah ditangani Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI. Dia ingin mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Kalau itu sudah diurusin sama Dinas Kesehatan. Nanti saya ketemu sama Dinas Kesehatan maunya apa," ujar Djarot.

Ibunda Debora, Henny Silalahi, sebelumnya sempat mencurahkan kekesalan atas pelayanan RS Mitra Keluarga Kalideres. Rumah sakit ini, disebut Henny, tidak mau memasukkan Debora ke Pediatric Intensive Care Unit (PICU) seperti yang dianjurkan dokter. Alasannya, uang muka yang diberikan orang tua Debora tidak cukup.

Orang tua Debora sudah berjanji akan melunasi saat siang harinya, namun rumah sakit bergeming. Debora meninggal dunia sebelum dipindahkan ke RS Koja, yang menerima BPJS.

Sementara itu Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Weningtyas Purnomorini menepis kabar tersebut. Dia mengaku sudah meminta klarifikasi kepada pihak RS Mitra Keluarga Kalideres terkait kasus ini. Hasilnya, pihak RS menyatakan langsung memberikan pertolongan kepada bayi Debora. "Tindakan awal memang ditolong, bayi ditolong (dengan) inkubasi, resusitasi jantung dan paru," kata Weningtyas kepada wartawan, Sabtu (9/9).

Namun Weningtyas mengatakan kondisi Debora memang sudah kritis. Debora diketahui lahir secara prematur dan memiliki kelainan jantung. "Kan memang bayi punya kelainan jantung, bayi itu lahir prematur dan punya kelainan jantung, terus 4 bulan beratnya 3,4 kilogram. Dari situ saja bayi itu (kategori) bayi bermasalah," kata dia.

"Kalau dibilang itu (tidak ditolong), kasihan juga. Karena memang rumah sakit memberikan pertolongan. Jadi nanti (hari Senin, 11 September 2017) rekam medik juga akan kita lihat, apa yang dilakukan rumah sakit. Kita sudah tindak lanjut, dari suku dinas dan dinas tidak tinggal diam," kata Weningtyas. 

Sedangkan, RS Mitra Keluarga Kalideres menepis kabar pihaknya tak mau merawat Debora karena kurangnya uang muka. Pihak rumah sakit menyebut bila Henny keberatan mengingat kondisi keuangan ketika mengurus di bagian administrasi.

"Ibu pasien mengurus di bagian administrasi, dijelaskan oleh petugas tentang biaya rawat inap ruang khusus ICU, tetapi ibu pasien menyatakan keberatan mengingat kondisi keuangan," demikian penggalan rilis media RS Mitra Keluarga soal bayi Debora yang dikutip dari situs resmi mereka, Sabtu (9/9).

Versi RS Mitra Keluarga, Henny (ibunda bayi Debora), lalu ke IGD. Dokter di IGD kemudian menanyakan kepesertaan BPJS kepada Henny, yang menyatakan punya BPJS. Lalu dokter menawarkan kepada Henny untuk dibantu dirujuk ke RS yang bekerja sama dengan BPJS. Henny setuju.  (wok)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%