Buntut Kasus Bayi Debora, Dinkes Bikin Surat Edaran

Rabu, 13 September 2017 | 10:19
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Bayi Debora kala masih hidup

INDOPOS.CO.ID - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menerbitkan surat edaran kepada seluruh rumah sakit di Ibukota agar meningkatkan layanan kesehatan. Setidaknya ada enam poin yang tercantum dalam surat edaran nomor 71/SE/2017 tentang kewajiban pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada pasien tersebut.

Kepala Dinkes DKI Jakarta, Koesmedi Priharto mengatakan surat edaran ini ditujukan kepada rumah sakit pemerintah dan swasta yang ada di ibu kota. Inti dari surat edaran itu menginstuksikan rumah sakit agar tidak menolak menangani pasien. "Ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan menghindari penolakan pelayanan kesehatan kepada pasien," ujar dia, Selasa (12/9).

Koesmedi menyebutkan, dalam surat edaran yang dikeluarkan 11 September 2017, setiap rumah sakit harus memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien dengan standar pelayanan rumah sakit. Kemudian melaksanakan fungsi sosial dengan pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka bagi rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS.

Rumah sakit juga diminta memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan di instalasi gawat darurat berupa tindakan penyelamatan nyawa atau life saving. Selanjutnya melakukan rujukan pasien rumah sakit dengan terlebih dahulu untuk melakukan pertolongan pertama dan atau tindakan stabilitasi kondisi pasien sesuai indikasi medis.

Berikutnya melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat dan membuat surat rujukan kepada rumah sakit rujukan. Rumah sakit juga dilarang meminta pasien ataupun keluarga pasien untuk mencari tempat rujukan sendiri. "Terakhir, untuk melakukan rujukan dapat menghubungi call center 119 atau nomor telepon Jakarta Smart City di 0213822255," ungkap Koesmedi.

Koesmedi menegaskan, pihaknya telah menyiapkan sanksi bagi rumah sakit yang tidak menjalankan surat edaran ini. Salah satu sanksinya berupa pencabutan perpanjangan izin rumah sakit. "Apabila edaran ini tidak dilaksanakan, maka rekomendasi perpanjangan izin operasional rumah sakit akan dicabut di Dinas Kesehatan," tandas dia.

Sementara itu, Anggota Komisi E (bidang kesehatan) DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan mengatakan, di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah diatur, rumah sakit pemerintah ataupun swasta wajib menerima pasien dan dilarang menolak dengan alasan apapun. "Ketentuan itu ada di Pasal 32 ayat 1. Seluruh rumah sakit intinya dilarang menolak pasien dan meminta uang muka," tegas dia.

Ia melanjutkan, sesuai UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) wajib melakukan pembinaan kepada seluruh rumah sakit. "Artinya di sini harus ada keseriusan dari Dinkes untuk melakukan pengawasan. Kalau ada yang melanggar ketentuan bisa ditindak tegas," tutur dia.

Hal senada disampaikan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta lainnya, Hasan Basri Umar. Ia mengatakan, prinsip utama pendirian rumah sakit sejatinya untuk melayani masyarakat. "Jadi bukan hanya untuk mencari benefit. Kita harus mendorong pemerintah lebih tegas agar rumah sakit ini taati aturan," pungkas dia. (wok)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%