Pimpinan DPRD Terbelah Sikapi Surat Djarot soal Perda Reklamasi

Kamis, 12 Oktober 2017 | 19:57
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Gubernur terpilih Anies Baswedan (kiri) dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana (tiga dari kanan) di Jakarta, Kamis (12/10/2017).

INDOPOS.CO.ID - Pimpinan DPRD DKI Jakarta terbelah menyikapi surat Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, yang meminta DPRD melanjutkan pembahasan rancangan perda reklamasi yang sempat tertunda. Wakil Ketua DPRD  Lulung Lunggana, menegaskam Djarot tidak boleh lagi membuat kebijakan strategis, karena yang bersangkutan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) akhir masa jabatannya di depan dewan.

 
"Masalah perda reklamasi inikan kebijakan strategis, sehingga Gubernur Djarot tidak berhak lagi," ujar Lulung, di sela-sela pengajian bersama Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan, di Jakarta Timur, Kamis (12/10).
 
Lulung mengatakan, DPRD DKI Jakarta akan mengirim surat balasan kepada Gubernur Djarot Saiful Hidayat, yang berisi keberatan menjalankan keinginan Djarot membahas Raperda Reklamasi. 
 
Lebih lanjut kata Lulung, pihaknya tetap tidak mau menyetujui adanya kontribusi tambahan 15 persen dalam rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi, yakni revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.??
 
Menurut Lulung, kontribusi tambahan 15 persen tidak memiliki landasan hukum. Dia juga mempertanyakan besaran kontribusi tambahan yang justru lebih besar dibandingkan kewajiban kontribusi senilai 5 persen.??
 
"Kan kontribusi secara hukum sudah 5 persen, terus ada tambahan kontribusi 15 persen. Lah kok lebih banyak tambahan kontribusinya dari kontribusinya?" kata Lulung.
 
?Ia mempersoalkan isi surat yang dikirim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meminta pembahasan dua raperda terkait reklamasi dilanjutkan. Dalam surat itu, kata Lulung, Pemprov DKI Jakarta menulis soal kontribusi tambahan 15 persen. ??Pemprov DKI seharusnya tidak menulis hal tersebut karena kontribusi tambahan 15 persen sudah tercantum dalam revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. 
 
DPRD DKI Jakarta akan membalas surat tersebut agar Pemprov DKI Jakarta merevisi surat yang mereka layangkan. ??"Kontribusi tambahan kan sudah ada di draf, ngapain lagi gubernur pesen di sini (surat). Kan drafnya dia yang ngusulin juga, kenapa dituangkan 15 persen di sini," jelasnya.
 
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, pembahasan dua rancangan peraturan daerah terkait reklamasi di Teluk Jakarta akan dilanjutkan. Kedua raperda tersebut yakni revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K).? ?
 
Prasetio mengatakan hal tersebut setelah DPRD DKI Jakarta mengadakan rapat pimpinan gabungan bersama pejabat Pemprov DKI Jakarta untuk membahas kedua raperda itu.??
 
"Secara keseluruhan fraksi setuju untuk melanjutkan pembahasan, tapi tidak reklamasi, tata ruang. Kami enggak ada urusan dengan reklamasi, kami tata ruang iya dengan zonasi pesisir," ujar Prasetio. (wok)
Editor : Syahrir Lantoni
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%