Lagi, Anies Singgung Reklamasi

Dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta

Kamis, 16 November 2017 | 10:08
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022 saat Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Rabu (15/11). Sidang Paripurna DKI Jakarta tersebut beragendakan penyampaian pidato Gubernur terhadap Raperda mengenai RAPBD Provinsi DKI Jakarta dan penyampaian visi misi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Setelah tertunda sekian lama, akhirnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat menyampaikan visi dan misi dalam sidang paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/11).

Satu hal yang diungkap Anies dalam kesempatan itu yakni, persoalan reklamasi di Teluk Jakarta. Menurut dia, terdapat banyak ketimpangan yang terjadi di ibu kota. Salah satunya ketimpangan yang terlihat mencolok antara rumah nelayan dengan hamparan pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

"Kita dapat menyaksikan langsung betapa luasnya hamparan pulau reklamasi berdampingan dengan sempitnya rumah para nelayan," ujar Anies dalam rapat paripurna yang diikuti para pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/11).

Anies mengatakan, ketimpangan lainnya tampak dari perbedaan antara kemiskinan dan kemegahan. Di satu sisi, banyak warga yang memiliki pendidikan tinggi, tetapi di sisi lain, tingkat anak putus sekolah di Jakarta jumlahnya tak kalah tinggi.

Banyak gedung-gedung yang menjulang tinggi di Jakarta, tetapi jumlah gubuk rakyat yang reyot juga tak kalah banyak. "Itu hanya sekelumit ketimpangan di kota ini. Mari bersama-sama mengubah kenyataan ini," kata Anies. 

Anies memaparkan, untuk mengurangi tingginya ketimpangan di ibu kota, dia dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memiliki visi dan misi yang akan direalisasikan dalam membangun Jakarta selama lima tahun ke depan.

Visi mereka yakni ‘Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua".

Mantan menteri Pendidikan ini menjelaskan, keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi warga menjadi fondasi penting dalam pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan manusia.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi berharap Anies-Sandi menjalankan program pelayanan dan pembangunan di ibu kota secara optimal.

Dengan adanya kenaikan nilai Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 sebesar Rp 77,1 triliun, hal itu cukup memungkinkan untuk dilakukan.

"Dengan nilai Rp 77,1 triliun ini, saya berharap harus bisa diimplementasikan eksekutif dengan terukur. Jangan sampai berujung pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa)," tutur politisi PDIP itu.

Pria yang akrab disapa Pras ini juga mengaku setuju dengan postur belanja KUA-PPAS yang didominasi untuk mengakomodir visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta. "Kita sebagai DPRD yang memiliki fungsi budgeting harus memberikan kesempatan untuk gubernur dan wagub bekerja," kata dia.

Seperti diketahui, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta telah menyepakati besaran nilai KUA-PPAS 2018 sebesar Rp 77,1 triliun. (wok)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
75%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
25%
Takut
Takut
0%