Penolakan Reklamasi Kian Menguat

Kalangan Dewan Tolak Penarikan Raperda oleh Gubernur

Rabu, 06 Desember 2017 | 11:57
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan sejumlah alumni ITB. Pertemuan itu bertujuan untuk membahas dan mengambil langkah untuk menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta.

“Kami menyerap aspirasi kajian alumni ITB terhadap reklamasi dan mereka menyampaikan gagasan secara lengkap kemudian tadi dipresentasikan juga terutama penataan kawasan pantai di Jakarta,” ujar Anies usai pertemuan di Balai Kota, Selasa (5/12).

Anies menjelaskan aspirasi yang disampaikan oleh para alumni ITB ini berisikan poin-poin mengapa reklamasi merupakan masalah dan pembangunannya tidak perlu dilanjutkan. Hal itu dibenarkan oleh Koordinator Alumni ITB, Muslim Armas.

Menurut dia, ada beberapa aspek pertimbangan yang menunjukkan bahwa reklamasi akan memberi dampak negatif yang sangat besar bagi Jakarta jika terus dilanjukan. “Ada lima aspek pertama teknik dan lingkungan, kemudian aspek hukum, aspek sosial ekonomi budaya, aspek geopolitik dan hamkamnas, terakhir dampak dari pembelian yang sudah ada. Intinya kita meminta kepada pihak gubernur untuk menghentikan reklamasi,” jelas Muslim.

Ternyata bukan hanya alumni ITB, karena ada afliliasi 13 kampus yang sepakat meminta agar reklamasi dihentikan. Hal itu disambut serius oleh Anies. Bahkan, pihaknya berencana menggelar workshop antara Bappeda DKI Jakarta dengan para akademisi ini untuk membahas reklamasi.

“Kami sampaikan terima kasih ini akan menjadi bahan bagi kami dalam menyusun kebijakan dan insya Allah, minggu depan, akan diadakan workshop dengan Bappeda untuk membahas masalah ini,” tandas Anies.

Di sisi lain, kalangan DPRD DKI Jakarta terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno kembali terjadi. Kali ini, terkait langkah Anies-Sandi yang menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta atau juga dikenal dengan nama Raperda Reklamasi. Seperti diketahui, raperda itu digulirkan mantan Gubernur Djarot Saiful Hidayat. 

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPRD) DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai, sikap Pemprov DKI menarik kembali raperda tersebut merupakan langkah mundur. Sebab, raperda telah melalui proses kajian.  

"Intinya bahwa apa yang tertuang dalam Raperda Rencana Tata Ruang sudah melalui kajian juga. Naskah akademik sudah ada, dilakukan oleh profesional yang melibatkan banyak pihak juga sudah pernah dilakukan," ujar Bestari, Selasa (5/12).

Menurut Bestari, raperda tersebut tidak perlu ditarik untuk direvisi kembali. Dikatakan Bestari, raperda yang ditarik tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Raperda tersebut mengatur ketentuan mengenai kontribusi tambahan sebesar 15 persen. 

Jika dibahas kembali, sambung Bestari, pembahasan tidak hanya dilakukan pada bagian kontribusi tambahan saja, melainkan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan pencabutan moratorium reklamasi. "Dari moratorium masih banyak yang harus dimasukan lagi, gambar terbaru juga belum, kontribusi tambahan juga. Masih agak panjang perjalanannya itu," beber dia.

Sebelumnya terungkap, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirim surat kepada DPRD DKI Jakarta pada 22 November 2017. Isinya, menarik surat Gubernur DKI Jakarta yang dikirim pada masa pemerintahan Djarot Saiful Hidayat.

Surat tersebut terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Surat Anies ditujukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, Anies ingin mengkaji ulang Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Hal itu menjadi alasan Pemprov DKI Jakarta tidak memasukkan raperda yang berkaitan dengan reklamasi pulau di Teluk Jakarta tersebut ke dalam program legislasi daerah (prolegda) yang akan dibahas bersama DPRD DKI pada 2018. "Kami tarik untuk sementara. Kami tarik dulu untuk di-review Pak Gubernur," tukas dia. (wok)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%