Penerbitan SPPT PBB Harus Sesuai Prosedur

Kamis, 07 Desember 2017 | 15:49
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
PENJELASAN: Kepala Kantor Unit Pelayanan Pajak Restribusi Daerah Cilincing Jakarta Utara Muhammad Juffa. Foto: Deri Ahirianto/INDOPOS.CO.ID

INDOPOS.CO.ID - Kepala Kantor Unit Pelayanan Pajak Restribusi Daerah (UPPRD) Cilincing, Jakarta Utara (Jakut) Muhammad Juffa mengatakan, banyak masyarakat  yang ingin mengajukan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB). Ada juga pemohon SPPT PBB, namun di objek itu sudah diterbitkan SPPT PBB.

"Kalau seperti itu kami tidak bisa menerbitkan SPPT PBB. Sebab di objek itu sudah ada yang terdaftar sebagai wajib pajak. Atau sudah ada SPPT PBB atas nama orang lain. Kalau kami menerbitkan lagi, berarti dobel dong. Saya juga nanti bisa kena masalah hukum," ujar Juffa, Kamis (7/12). "Kecuali kalau balik nama, disertai akta jual beli. Baru kami bisa menerbitkan SPPT PBB tersebut atas nama pemohon,"  imbuhnya.

 Menurut Juffa, pihaknya juga sudah menjelaskan hal itu kepada pemohon. "Namun ternyata, permohonan seperti itu cukup banyak juga di Kecamatan Cilincing. Saya bahkan sering dilaporkan ke penegak hukum sampai ke Presiden karena dianggap tidak melayani," ujarnya.

Juffa menyarankan pemohon untuk berdiskusi dengan wajib pajak SPPT PBB tersebut. "Kalau itu ada sengketa, itukan di luar kewenangan saya. Silakan berperkara di pengadilan. Jangan libatkan saya," jelas Juffa. "Prinsipnya, siapa nanti yang menang dan sudah ada kekuatan hukum yang tetap itu diproses lebih lanjut. Kami petugas PBB menjalankan tugas sesuai tupoksi yang ada," tambahnya. (dai)

Penulis : Deri Ahirianto Editor : Muhammad Izzul Mutho
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
100%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%