Mekanisme Baru LPJ Uang Tugas RT dan RW di Jakarta

Kamis, 07 Desember 2017 | 19:45
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

INDOPOS.CO.ID - Pemprov DKI Jakarta menetapkan mekanisme baru dalam Keputusan Gubernur mengenai uang tugas dan fungsi RT dan RW. Perubahan mekanisme ini agar dana tersebut bisa transparan dan melibatkan publik.

Gubernur DKI, Anies Baswedan menjelaskan sejumlah perubahan mengenai dana tugas dan fungsi RT dan RW. Total, terdapat 30.407 RT dan 2.732 RW melaporkan penggunaan dana bulanan kepada Pemprov DKI per tiga bulan.

“Nanti ke depan, RT dan RW tersebut mencatat pengeluaran bulanan dan melaporkan kepada warga dalam musyawarah RT atau RW, minimal sekali setiap 6 bulan sekali dan Lurah mendapat tembusan laporan itu," ujar Anies Baswedan, Kamis (7/12) .

Mekanisma aliran dana bermula dari kelurahan lalu, kelurahan lalu mendistribuskan uang tugas dan fungsi kepada RT dan RW paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Alokasi uang tersebut dicatat setiap bulan dalam buku pengeluaran keuangan RT dan RW.

Anggaran untuk kebutuhan transfer terdapat di kelurahan, maka pertanggungjawaban yang dibutuhkan adalah bukti transfer dan tanda terima bahwa uang tersebut sudah disalurkan oleh kelurahan kepada RT dan RW.

Ketua RT dan RW dipilih langsung oleh warga, maka lanjut Gubernur, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Pemprov DKI mendorong ketua RT dan RW melaporkan penggunaan keuangan atas kegiatan di kampung secara rutin kepada warga dan mendorong warga untuk ikut aktif memastikan dana tersebut tepat guna.

“Warga juga nanti lebih paham relevansi pengeluaran keuangan oleh RT dan RW di lingkungan sendiri," kata dia.

Keputusan ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga khususnya Pasal 45 ,berbunyi pengelolaan kekayaan RT dan/ atau kekayaan RW berupa uang dan barang inventaris harus digunakan secara tertib, transparan, tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan serta diserahterimakan oleh Ketua/Pengurus RT dan/atau Pengurus RW yang habis masa baktinya kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW yang baru terpilih.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016, Pasal 44 menyebutkan bahwa pembiayaan RT/RW tidak hanya dari Pemerintah Daerah tetapi juga bisa berasal dari iuran/swadaya warga, bantuan lain secara sah dan tidak mengikat dan usaha-usaha lain sehingga, pertanggungjawaban RT/RW terhadap warga amencakup semua komponen tersebut.

“Mekanisme baru ini juga sesuai dengan semangat Pemprov DKI Jakarta yang ingin mengedepankan keterlibatan dan gerakan seluruh warga dalam pengelolaan dan pembangunan kota,” papar Anies menambahkan. (wok)

Editor : Redjo Prahananda
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
67%
Lucu
Lucu
33%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%